Pemkab Bogor Dorong Pemerintah Digital Tak Sekadar Administrasi, Tapi Berorientasi Hasil

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat implementasi Pemerintah Digital (PemDi) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel.

Penguatan tersebut menjadi perhatian dalam Penilaian Interview Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jumat (25/9).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB atas kesempatan yang diberikan kepada Kabupaten Bogor untuk mengikuti tahapan evaluasi melalui wawancara secara virtual.

Menurut Bambang, Pemkab Bogor terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini bertransformasi menuju Pemerintah Digital.

Implementasi tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.

“Kami menyadari bahwa dalam implementasi PemDi di Kabupaten Bogor ini masih belum optimal. Namun, dengan adanya arahan dari Kementerian PANRB serta bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami optimis dapat menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan PemDi di Kabupaten Bogor pada masa yang akan datang,” ujar Bambang.

Ia menegaskan, penguatan Pemerintah Digital tidak cukup hanya dengan memenuhi kelengkapan administrasi maupun dokumen. Lebih dari itu, seluruh perangkat daerah harus mampu mendorong pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.

Karena itu, Bambang mengajak seluruh perangkat daerah bersama Tim Koordinasi PemDi Kabupaten Bogor untuk mengubah pola pikir dalam menjalankan transformasi pemerintahan digital.

Menurutnya, Pemerintah Digital harus mampu menjadi instrumen untuk membuktikan kinerja pemerintahan yang akuntabel, sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan efisien serta memberikan dampak terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.

“Mari kita mengubah mindset atau pola pikir bahwa implementasi PemDi dapat membuktikan kinerja yang akuntabel, penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, serta memberikan dampak terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.

Lebih lanjut, Bambang meminta seluruh perangkat daerah dan Tim Koordinasi PemDi Kabupaten Bogor mengikuti proses evaluasi dengan semangat dan optimisme.

Ia berharap evaluasi Pemerintah Digital 2026 tidak hanya menjadi proses penilaian, tetapi juga momentum bagi Pemkab Bogor untuk mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki.

Dengan demikian, hasil evaluasi dapat menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas implementasi Pemerintah Digital sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor yang semakin efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.