Sentul (Bogor)  — Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menghadiri pertemuan dan kunjungan kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia ke Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Bogor, Senin (9/2/2026).

Pertemuan yang digelar di Aston Hotel Sentul tersebut dihadiri oleh pemerintah daerah se-Jawa Barat dan membahas urgensi implementasi Satu Data Indonesia sebagai bagian dari penguatan tata kelola data nasional yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi Satu Data Indonesia dinilai penting untuk mencegah terjadinya duplikasi dan kebocoran data, sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan serta memperkuat interoperabilitas data antarinstansi, termasuk di wilayah Jawa Barat.

Dedie Rachim menegaskan bahwa kebutuhan akan Satu Data Indonesia sangat dirasakan dan dinantikan di tingkat daerah.

“Kita sangat menunggu adanya satu lembaga atau satu sistem yang bisa mengintegrasikan seluruh data yang saat ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga,” ujar Dedie.

Ia menjelaskan bahwa di tingkat daerah, data yang terintegrasi menjadi landasan utama dalam menyusun dan menentukan kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

“Jadi bukan hanya data kependudukan, tetapi juga data geospasial, data sosial, data perbankan, data pertanian, dan perikanan. Yang paling penting adalah bagaimana satu data kependudukan yang lebih akurat dan lebih kredibel, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran,” ucapnya.

Menurut Dedie, urgensi penerapan Satu Data Indonesia di Jawa Barat mencakup penguatan data geospasial dan sektoral, penyelesaian persoalan data ganda, serta dukungan terhadap perumusan kebijakan berbasis data yang valid dan terverifikasi.

Melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mendorong percepatan implementasi Satu Data Indonesia guna mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.