Penulis: Rikal Dikri (Pengamat Komunikasi Politik)

Opini - Ada bangsa yang hidup dari tepuk tangan dunia. Ada pula bangsa yang hidup dari ingatan. Iran termasuk yang kedua.

Di ruang-ruang diskusi politik hari ini, Iran kerap dipotret sebagai negara yang terisolasi, ditekan, dan tinggal menunggu runtuh. Gambaran itu tampak masuk akal bila kita membaca geopolitik seperti membaca layar ponsel: cepat, dangkal, dan reaktif. Tetapi sejarah tidak pernah bekerja secepat notifikasi. Ia bergerak perlahan, dengan luka, kesabaran, dan ingatan panjang.

Ketika perang Iran–Irak meletus pada 1980, Iran menghadapi situasi yang nyaris mustahil. Irak datang dengan dukungan finansial, senjata, dan legitimasi dari hampir seluruh kekuatan dunia: Barat, Timur, dan negara-negara Teluk. Iran sendirian. Namun seperti dicatat sejarawan Ervand Abrahamian, “The Iran–Iraq War forged a new political identity for the Islamic Republic, one rooted not in victory but in endurance.” Perang itu tidak menghancurkan Iran; ia justru mendewasakannya.

Dalam psikologi sosial, pengalaman kolektif semacam itu melahirkan apa yang disebut shared suffering, penderitaan bersama yang membentuk solidaritas dan daya tahan. Jalaluddin Rakhmat pernah menulis bahwa penderitaan, bila dimaknai, tidak melahirkan kepahitan, tetapi keteguhan. Iran adalah contoh politik dari tesis itu.

Sanksi ekonomi yang datang bertubi-tubi diharapkan menjadi akhir cerita. Minyak diblokade, bank ditutup, teknologi diputus. Tetapi sosiolog politik Hamid Dabashi mencatat paradoks yang jarang disukai oleh analis Barat: “Sanctions did not dismantle the Islamic Republic; they reconfigured its internal logic of survival.” Dari keterpaksaan lahirlah kebijakan resistance economy—bukan romantisme, melainkan adaptasi.

Teori ketergantungan yang dikemukakan Andre Gunder Frank menjelaskan bagaimana negara-negara pinggiran biasanya runtuh karena bergantung pada pusat. Iran, dengan cara yang menyakitkan, memotong sebagian ketergantungan itu. Ia membayar mahal, tetapi harga itu dibayar dengan kedaulatan. Tidak efisien menurut buku teks ekonomi neoliberal, tetapi efektif menurut sejarah bangsa-bangsa yang ingin bertahan.

Di titik inilah rumor-rumor runtuhnya Iran—atau kaburnya pemimpinnya—menjadi menarik untuk dibaca, bukan sebagai fakta, melainkan sebagai gejala psikologis. Banyak penguasa dunia modern memang kabur ketika krisis datang: Marcos, Ben Ali, Ghani, Yanukovych, Rajapaksa. Mereka pergi karena kekuasaan mereka bertumpu pada proteksi eksternal dan loyalitas yang bersyarat. Begitu syarat itu runtuh, mereka runtuh.

Iran tidak bekerja dengan logika itu.

Ayatullah Khamenei bukan sekadar kepala negara administratif. Ia adalah marja‘ taklid, simbol kontinuitas ideologis. Dalam teori legitimasi Max Weber, ini bukan legal-rational authority semata, tetapi otoritas tradisional dan karismatik yang dilembagakan. Dalam sistem seperti ini, “kabur” bukan strategi politik; ia adalah pembatalan makna. Karena itu, rumor tersebut lebih mencerminkan imajinasi pihak luar ketimbang realitas Iran sendiri.

Sementara itu, di kawasan, sebagian negara Arab memilih normalisasi dengan Israel atas nama stabilitas. Jalur ini tampak rasional dalam jangka pendek. Tetapi sejarah Timur Tengah jarang bersahabat dengan solusi instan. Edward Said pernah mengingatkan, “Peace without justice is merely the continuation of domination by other means.” Iran memilih jalur yang sepi: tidak populer, mahal, dan penuh risiko. Tetapi ia konsisten.

Ironisnya, di negeri-negeri jauh seperti Indonesia, sebagian umat justru lebih sibuk mencurigai Iran dan Syiah daripada membaca arah kolonialisme modern yang datang dengan senyum diplomatik. Jalaluddin Rakhmat menyebut ini sebagai kegagalan empati politik: ketika identitas mengalahkan etika, dan emosi menyingkirkan nalar.

Esai ini bukan pembelaan tanpa kritik. Iran, seperti negara mana pun, punya cacat dan problem internal. Tetapi menganggap Iran rapuh hanya karena ia ditekan adalah membaca sejarah dengan kacamata pendek. Arnold Toynbee pernah menulis bahwa peradaban besar tidak runtuh karena diserang, tetapi karena kehilangan respons kreatif terhadap tantangan. Sejauh ini, Iran justru menunjukkan sebaliknya.

Ia mungkin sendirian. Tetapi ia tidak kosong. Di dalam kesendirian itu ada ingatan, ideologi, dan kesabaran strategis. Dalam dunia yang gemar menyerah demi kenyamanan, keteguhan seperti itu terasa asing—bahkan mengganggu.

Dan mungkin di situlah masalahnya.

Karena Iran mengingatkan kita pada satu hal yang sering kita lupakan: bahwa dalam politik, seperti dalam hidup, yang membuat bangsa bertahan bukanlah banyaknya kawan, melainkan kuatnya alasan untuk tidak tunduk.