Saiful Mujani: Ilmuwan dengan Jiwa Negarawan

Oleh Cendhy Vicky V (Formacian dan Bidang Keilmuwan IKA FISIP UIN Syarif Hidayatullah)

Opini - Tidak semua negarawan harus menduduki kursi kekuasaan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak tokoh yang memberi pengaruh besar terhadap perjalanan suatu bangsa justru bekerja melalui jalur pengetahuan.

John Dewey (1859–1952), misalnya, sering disebut sebagai the philosopher of American democracy. Ia tidak pernah menjadi presiden Amerika Serikat, tetapi gagasannya mengenai pendidikan dan demokrasi ikut membentuk cara masyarakat Amerika memahami kehidupan demokratis. John Maynard Keynes (1883–1946) bukan seorang politisi yang memimpin negara, tetapi pemikirannya menjadi salah satu fondasi penting dalam kebijakan ekonomi Inggris pasca-Perang Dunia II. Begitu pula Robert Dahl (1915–2014), seorang ilmuwan politik yang tidak pernah memegang jabatan publik, namun pemikirannya menjadi rujukan penting dalam memahami demokrasi modern.

Mereka menunjukkan bahwa pengabdian kepada negara tidak selalu dilakukan melalui jabatan politik. Ada orang-orang yang memilih bekerja melalui ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan penelitian. Mereka mungkin tidak berada di panggung kekuasaan, tetapi gagasan yang mereka hasilkan ikut memengaruhi cara sebuah negara memahami dirinya sendiri.

Dalam tradisi itulah kita dapat melihat perjalanan intelektual Prof. Dr. Saiful Mujani, M.A., Ph.D. Seorang dosen, akademisi, peneliti, pengamat politik, sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Pada 28 Juli 2026, Saiful Mujani menerima penghargaan Lifetime Achievement Award dari World Association for Public Opinion Research (WAPOR) Asia Pacific dalam rangkaian konferensi tahunan organisasi tersebut di Jakarta.

Penghargaan itu diberikan atas kontribusinya dalam pengembangan penelitian opini publik, metodologi survei, serta pembangunan tradisi riset yang menempatkan integritas akademik sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Bagi dunia penelitian opini publik, khususnya di kawasan Asia Pasifik, perjalanan Saiful Mujani menjadi salah satu contoh bagaimana ilmu pengetahuan dapat memiliki dampak langsung terhadap kehidupan politik masyarakat.

Tulisan ini bukanlah upaya untuk menempatkan seorang akademisi sebagai figur tanpa kritik. Sebaliknya, tulisan ini merupakan apresiasi terhadap sebuah perjalanan intelektual. Tentang bagaimana seorang ilmuwan politik memilih jalan pengetahuan untuk berkontribusi terhadap demokrasi Indonesia.

Penulis juga memiliki hubungan akademik dan personal dengan Prof. Saiful Mujani. Beliau pernah menjadi dosen penulis ketika menempuh studi di Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, beliau juga menjadi salah satu mentor dalam sebuah komunitas intelektual kecil bernama Formaci. Karena itu, tulisan ini juga lahir dari pengalaman bagaimana melihat seorang akademisi tidak hanya mengajarkan teori politik, tetapi juga membangun tradisi berpikir bagi generasi setelahnya.

Saiful Mujani dan Kebangkitan Paradigma Baru Politik Indonesia

Ilmu politik selalu berkembang mengikuti perubahan masyarakat yang menjadi objek kajiannya. Cara memahami politik pada suatu masa tidak selalu mampu menjelaskan persoalan politik pada masa berikutnya.

Dalam sejarah perkembangan ilmu politik Indonesia, terutama pada periode 1950-an hingga 1990-an, pendekatan kelembagaan (institutional approach) menjadi salah satu arus utama dalam memahami politik. Negara, pemerintahan, parlemen, partai politik, dan lembaga formal menjadi pusat perhatian dalam melihat bagaimana kekuasaan bekerja.

Mahasiswa ilmu politik pada masa itu sangat akrab dengan buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Miriam Budiardjo. Buku tersebut menjadi salah satu rujukan penting yang memperkenalkan konsep-konsep dasar politik, terutama mengenai negara, kekuasaan, lembaga politik, demokrasi, dan sistem pemerintahan.

Pendekatan kelembagaan memiliki kontribusi besar dalam memahami politik. Namun, perubahan sosial-politik Indonesia menjelang akhir Orde Baru menunjukkan bahwa membaca politik hanya melalui institusi tidak selalu cukup.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: jika berbagai lembaga politik telah tersedia, mengapa ketidakpuasan masyarakat tetap membesar? Jika aspirasi rakyat memiliki saluran formal melalui lembaga negara, mengapa banyak persoalan yang subtansial justru macet dan mentok di meja birokrasi? Sehingga laporan keluhan publik sangat sulit hadir di meja presiden.

Kegelisahan tersebut menjadi salah satu persoalan penting yang terlihat menjelang Reformasi 1998. Ketidakpuasan terhadap korupsi, ketimpangan ekonomi, keterbatasan kebebasan politik, dan dominasi kekuasaan negara tidak hanya berkaitan dengan keberadaan institusi, tetapi juga bagaimana institusi tersebut bekerja dan merespons masyarakat.

Reformasi 1998 kemudian membuka ruang baru dalam kehidupan politik Indonesia. Perubahan tidak hanya terjadi dalam sistem politik, tetapi juga dalam cara para sarjana memahami politik itu sendiri. Demokrasi tidak lagi cukup dipahami hanya melalui lembaga negara, melainkan juga melalui perilaku, persepsi, dan pengalaman masyarakat sebagai warga negara.

Dalam konteks perubahan paradigma tersebut, Saiful Mujani hadir sebagai salah satu ilmuwan politik yang membawa pendekatan baru melalui kajian perilaku politik (political behavior).

Sebelumnya, sebagai pribadi yang lahir di Serang (Banten) dan berkuliah di kampus Islam, yang saat itu bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Saiful memiliki pemahaman Islam yang kental. Hal ini ditambah dengan keakraban Saiful, dengan para intelektual muslim kondang seperti: Bahtiar Effendy, Komarudin Hidayat, Azumardi Azra, Nurcholish Madjid (Cak Nur), hingga Harun Nasution.

Dengan tumbuh dari atmosfer Islam, Saiful melanjutkan pendidikan doktoralnya di Ohio State University, salah satu universitas yang memiliki tradisi kuat dalam ilmu politik empiris.

Berangkat dengan tradisi Islam yang kuat, dan belajar di kampus besar, plus diampu oleh mentor sekaliber R. William Liddle, membuat Saiful berhasil membuat karya penting disertasinya dengan judul, “Religious democrats: Democratic culture and Muslim political participation in post-Suharto Indonesia”. Lewat disertasi itu Saiful berhasil membantah dan membuktikan (dengan metode kuantitatif), bahwa hipotesis akademisi Barat bahwa (negara) Islam memiliki nilai yang tidak cocok (compatible) dengan demokrasi adalah keliru. Hasilnya karya itu didapuk sebagai disertasi terbaik Ohio State University pada 2004.

Setelah menyelesaikan studi dari Amerika, Saiful pun bergabung dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang baru saja didirikan sebagai Academic Director selama setahun pertama hingga pada 2005 ia didapuk sebagai Executive Director dan memimpin selama kurang lebih 3 tahun. Hingga tahun 2017, Saiful Mujani masih menjabat sebagai peneliti utama di LSI.

Selain itu, mengutip Apsanet, lewat makalah berjudul “Testing Islam's Political Advantage: Evidence from Indonesia”, Thomas B. Pepinsky (Cornell University), R. William Liddle (Ohio State University), dan Saiful Mujani dianugerahi penghargaan prestisius Franklin L. Burdette/Pi Sigma Alpha Award dari American Political Science Association (APSA).

Saiful Mujani adalah ilmuwan politik pertama di luar Amerika Serikat yang mendapatkan penghargaan itu. Penghargaan yang sama diberikan kepada ilmuwan politik raksasa seperti Samuel P. Huntington, Mancur Olson, dan Sidney Tarrow.

Melalui pendekatan perilaku politik, Saiful memperkenalkan satu cara baru membaca demokrasi Indonesia: melihat politik bukan hanya dari apa yang dilakukan elit dan lembaga negara, tetapi juga dari apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan oleh masyarakat.

Salah satu kontribusi terbesarnya adalah memperkuat tradisi survei opini publik sebagai instrumen penelitian politik. Survei memungkinkan ilmuwan mengukur kecenderungan sikap masyarakat secara sistematis melalui metode ilmiah.

Sebelumnya, kajian politik sering kali lebih banyak mengandalkan analisis sejarah, institusi, atau interpretasi terhadap tindakan elit. Pendekatan tersebut tetap penting, tetapi survei memberikan dimensi baru: masyarakat biasa dapat menjadi sumber utama pengetahuan politik.

Politik yang sebelumnya sering dibaca melalui intuisi dan pengamatan elit perlahan mulai dilengkapi dengan data. Suara masyarakat tidak lagi hanya hadir melalui demonstrasi, pemberitaan media, atau momentum pemilu, tetapi juga melalui penelitian yang dilakukan secara sistematis.

Sejak survei opini publik mulai berkembang pada masa awal Reformasi, masyarakat Indonesia semakin terbiasa melihat politik melalui data. Publik dapat mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, bagaimana tingkat kepercayaan terhadap institusi negara, serta bagaimana perubahan sikap politik terjadi dari waktu ke waktu.

Di sinilah pentingnya kontribusi Saiful Mujani. Ia tidak hanya memperkenalkan sebuah metode penelitian, tetapi ikut mengubah cara masyarakat memahami demokrasi.

Demokrasi tidak hanya berbicara tentang memberikan suara setiap lima tahun sekali. Demokrasi juga membutuhkan kemampuan untuk memahami suara masyarakat secara berkelanjutan. Dan survei menjadi salah satu jalan untuk membaca suara tersebut.

Tidak hanya itu, peran figur seperti Saiful Mujani juga mampu menghadirkan dan menebalkan tradisi estafet akademisi cum ahli riset serupa, seperti Burhanuddin Muhtadi (Indikator Politik Indonesia—IPI), Djayadi Hanan (Lembaga Survei Indonesia—LSI), Ali Rif’an (Arus Survei Indonesia—ASI), dan masih banyak lagi.

Mengapa Survei Penting?

Sebelum survei opini publik berkembang, suara rakyat sering kali hadir dalam bentuk yang tidak selalu mudah dibaca. Ia muncul melalui pemilu, demonstrasi, pemberitaan media, percakapan sehari-hari, atau berbagai bentuk ekspresi sosial lainnya. Namun, semua saluran tersebut memiliki keterbatasan.

Media massa, misalnya, memiliki ruang yang terbatas. Tidak semua pengalaman masyarakat dapat masuk ke dalam halaman berita. Suara kelompok tertentu sering kali lebih mudah terdengar dibandingkan kelompok lain, terutama ketika perhatian publik sedang tersedot oleh peristiwa besar.

Di sinilah survei memperoleh relevansinya.

Survei memberikan cara bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka secara lebih luas dan sistematis. Survei memungkinkan peneliti membaca kecenderungan sikap publik mengenai berbagai persoalan: ekonomi, sosial, hukum, politik, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Kepercayaan (trust) dan kredibilitas adalah faktor penting dalam sebuah survei. Sebab dengan kepercayaan yang tinggi, survei baru dapat dikatakan sebagai sumber pengetahuan yang legitimate. Selain itu, sependek pengetahuan penulis, pada survei yang kredibel, tingkat presentase margin of error, kurang lebih di sekitar 5 persen.

Selain itu, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) juga memberikan kriteria yang tegas dalam menjaga hasil surveinya pada tingkat kepercayaan yang tinggi. Beberapa kriteria itu seperti: institusi (lembaga survei) yang kredibel, kompetensi peneliti, tergabung dalam asosiasi, telusuri reputasi, metodologi, dan cek hasil lembaga survei lain pada jenis riset yang sejenis.

Di tahap inilah survei membawa hal yang sebelumnya sulit dicerna menjadi lebih mudah dipahami. Juga cepat dan akurat.

Pada titik ini, survei yang baik, menjadi data plus pengetahuan terkini yang ‘relatif murah’, cepat, enak dibaca dan perlu. Bayangkan dahulu (era 90an-2000an awal) untuk mengetahui bagaimana asiprasi publik dapat diakomodir, perlu dana, tenaga, waktu yang besar. Misalnya untuk mengetahui bagaimana jika pemerintah menaikan BBM, Kementerian-lembaga terkait, perlu mengadakan seminar, FGD, dan pertemuan yang mungkin hasilnya hanya menjadi dokumentasi kegiatan, tanpa adanya aksi yang signifikan.

Sekarang survei menghadirkan kebaruan yang lintas sektor, latar belakang responden yang beragam, plus cakupan wilayah yang tersebar dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Sehingga mengkonsumsi data survei, sudah seperti memakan nasi goreng, yang baru saja matang dari wajan.

Pada titik inilah, lewat survei, harapan warga terhadap pemerintah, penilaian terhadap kebijakan publik, hingga pandangan masyarakat terhadap pemimpin politik tidak lagi hanya menjadi dugaan atau asumsi elit.

Dalam demokrasi, terdapat adagium suara rakyat sering disebut sebagai suara tuhan. Ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya posisi masyarakat sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Namun suara rakyat hanya dapat menjalankan fungsi demokratisnya apabila ia mampu didengar dan dipahami.

Survei menjadi salah satu instrumen yang membantu proses tersebut.

Akan tetapi, survei bukan hanya sekadar kumpulan angka. Dalam kehidupan politik modern, angka dapat memiliki pengaruh sosial yang besar. Sebuah hasil survei dapat membentuk perdebatan publik, memengaruhi agenda media, menjadi bahan evaluasi pemerintah, bahkan mengubah cara aktor politik mengambil keputusan.

Dalam konteks ini, survei memiliki dimensi kekuasaan simbolik. Pierre Bourdieu dalam Language and Symbolic Power (1991) menjelaskan bahwa kekuasaan simbolik bekerja melalui kemampuan untuk membentuk cara masyarakat melihat dan memahami realitas. Kekuasaan tidak selalu hadir melalui paksaan atau ancaman, tetapi juga melalui kemampuan menentukan pengetahuan mana yang dianggap sah dan dipercaya.

Survei yang dilakukan secara ilmiah memiliki kekuatan simbolik karena ia memberikan legitimasi terhadap suara masyarakat. Survei mengubah pengalaman sosial yang sebelumnya tersebar menjadi pengetahuan yang dapat dibaca bersama.

Melalui survei, masyarakat tidak hanya menjadi objek yang diamati. Tetapi menjadi subjek yang didengar. Dan menjadi sumber pengetahuan politik.

Survei menjadi cara untuk mengetahui bagaimana warga melihat negaranya. Ia menjadi alat bagi pemerintah untuk memahami masyarakat, bagi media untuk membaca kecenderungan publik, bagi akademisi untuk mengembangkan penelitian, dan bagi publik untuk melakukan evaluasi terhadap kekuasaan.

Dalam pengertian tersebut, survei membantu memperkuat posisi rakyat dalam demokrasi.

Kekuasaan politik pada akhirnya tidak hanya berada pada mereka yang memiliki jabatan, partai, atau institusi formal. Kekuasaan demokratis juga berasal dari kemampuan masyarakat untuk menentukan arah pembicaraan publik melalui pengalaman dan preferensi mereka. Karena itu, survei bukan sekadar angka statistik. Ia merupakan salah satu bahasa demokrasi modern.

Demokrasi Pengetahuan dan Ruang Publik

Demokrasi membutuhkan ruang tempat masyarakat dapat berbicara, berdiskusi, dan membentuk pandangan bersama mengenai persoalan publik. Tanpa ruang tersebut, demokrasi hanya akan menjadi prosedur pergantian kekuasaan tanpa keterlibatan warga negara yang bermakna.

Dalam The Structural Transformation of the Public Sphere (1989), Jürgen Habermas menjelaskan konsep ruang publik (public sphere) sebagai arena sosial tempat masyarakat membentuk opini publik melalui proses komunikasi yang terbuka.

Bagi Habermas, opini publik bukan sekadar kumpulan pendapat yang muncul secara spontan. Opini publik lahir melalui proses pertukaran gagasan, perdebatan, dan pertimbangan rasional antarwarga negara.

Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi, ruang publik mengalami perkembangan yang sangat besar. Kebebasan pers meningkat, masyarakat sipil semakin aktif, kampus kembali menjadi ruang diskusi, dan perkembangan teknologi digital membuka saluran komunikasi yang jauh lebih luas.

Namun keterbukaan ruang publik juga menghadirkan tantangan baru.

Ruang publik yang luas tidak selalu menghasilkan informasi yang berkualitas. Media dapat dipengaruhi kepentingan ekonomi dan politik. Dunia digital memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, tetapi sekaligus membuka ruang bagi disinformasi, propaganda, dan manipulasi opini.

Masyarakat akhirnya menghadapi persoalan baru: bukan hanya bagaimana memperoleh suara, tetapi bagaimana membedakan informasi yang dapat dipercaya dari informasi yang menyesatkan.

Dalam kondisi tersebut, penelitian ilmiah memiliki peran penting. Survei tidak menggantikan perdebatan publik, tetapi membantu memberikan pijakan empiris dalam perdebatan tersebut. Ia membantu menguji apakah sebuah klaim benar-benar mencerminkan pandangan masyarakat atau hanya mewakili kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap ruang publik.

Ketika seorang politisi mengatakan bahwa rakyat mendukung suatu kebijakan, survei dapat menjadi alat untuk melihat apakah klaim tersebut sesuai dengan kenyataan sosial. Ketika media membangun suatu narasi tertentu, survei dapat membantu melihat apakah narasi tersebut benar-benar hidup di tengah masyarakat atau hanya populer di kalangan tertentu.

Dalam konteks inilah kontribusi Saiful Mujani menjadi penting.

Figur yang diangkat sebagai ‘Guru Besar Bidang Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah’ sejak Desember 2020 itu, tidak hanya memperkenalkan metode survei kepada masyarakat Indonesia, tetapi juga membangun tradisi bahwa opini publik harus dipahami melalui proses penelitian yang memiliki standar ilmiah.

Politik Indonesia kemudian tidak hanya dibaca melalui pidato elit, dinamika partai politik, atau keputusan lembaga negara. Politik juga dibaca melalui pengalaman masyarakat biasa: petani, buruh, mahasiswa, pedagang, pekerja profesional, hingga kelompok masyarakat yang sering tidak terlihat dalam percakapan elit.

Survei membuat negara memiliki kesempatan untuk melihat dirinya sendiri melalui perspektif warga negara.

Dalam pandangan Habermas, ruang publik memiliki fungsi untuk mengawasi dan memengaruhi kekuasaan. Opini masyarakat tidak berhenti sebagai percakapan, tetapi seharusnya menjadi bagian dari proses politik.

Survei yang kredibel memperkuat hubungan tersebut. Ia menerjemahkan jutaan pengalaman individual menjadi informasi publik yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah, parlemen, partai politik, media, dan masyarakat sipil.

Karena itu, survei tidak seharusnya hanya dipahami sebagai alat untuk mengukur elektabilitas menjelang pemilu. Fungsi survei jauh lebih besar. Ia menjadi salah satu infrastruktur demokrasi yang membantu memastikan bahwa keputusan politik tetap memiliki hubungan dengan kenyataan sosial.

Demokrasi yang sehat bukan hanya demokrasi yang memberikan ruang kepada rakyat untuk berbicara, tetapi juga demokrasi yang memiliki kemampuan untuk mendengar. Dan di situlah ilmu pengetahuan memainkan perannya.

Mengapa Demokrasi Membutuhkan Ilmuwan?

Demokrasi sering kali dipahami secara sederhana sebagai mekanisme memilih pemimpin melalui pemilu. Ketika rakyat telah memberikan suara dan pemimpin terpilih telah mendapatkan mandat, seolah-olah proses demokrasi dianggap selesai.

Padahal demokrasi memiliki persoalan yang jauh lebih kompleks.

Pertanyaan penting dalam demokrasi bukan hanya bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan tersebut tetap memiliki hubungan dengan masyarakat yang memberikan legitimasi kepadanya.

Robert Dahl, salah satu ilmuwan politik paling berpengaruh dalam kajian demokrasi modern, menjelaskan bahwa demokrasi tidak cukup dipahami sebagai prosedur pemilihan umum. Dalam konsep polyarchy yang dikembangkan melalui bukunya Polyarchy: Participation and Opposition (1971), Dahl menekankan bahwa demokrasi modern membutuhkan dua hal penting: partisipasi warga negara dan kompetisi yang terbuka terhadap kekuasaan.

Menurut Dahl, salah satu ciri utama demokrasi adalah kemampuan pemerintah untuk terus merespons preferensi warga negara yang dipandang memiliki kedudukan politik yang setara. Gagasan tersebut membawa kita pada sebuah persoalan mendasar: bagaimana pemerintah mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat?

Dalam masyarakat modern yang besar dan kompleks, kehendak rakyat tidak selalu muncul dalam bentuk yang sederhana. Ada jutaan pengalaman, kepentingan, harapan, dan kekhawatiran yang tersebar di berbagai kelompok sosial.

Pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan asumsi atau persepsi elit untuk memahami masyarakat. Demokrasi membutuhkan instrumen yang mampu menerjemahkan realitas sosial menjadi pengetahuan yang dapat dipahami bersama.

Di sinilah ilmuwan memiliki peran penting. Ilmuwan tidak menggantikan fungsi politisi. Ia tidak membuat keputusan politik dan tidak memiliki mandat elektoral. Namun ilmuwan membantu demokrasi memahami dirinya sendiri.

Dalam konteks politik Indonesia, kontribusi Saiful (yang juga pendiri sekaligus peneliti senior Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat: PPIM) ini dapat dilihat melalui upayanya membangun tradisi penelitian opini publik. Melalui survei, pandangan masyarakat yang sebelumnya tersebar dan sulit dibaca dapat dikumpulkan melalui prosedur ilmiah.

Survei memungkinkan demokrasi memiliki cermin. Melalui cermin tersebut, pemerintah dapat melihat bagaimana masyarakat menilai kebijakan, partai politik dapat memahami perubahan preferensi pemilih, media dapat membaca kecenderungan publik, dan masyarakat sipil dapat melakukan evaluasi terhadap jalannya kekuasaan.

Dahl juga menekankan pentingnya enlightened understanding atau pemahaman yang tercerahkan sebagai salah satu syarat demokrasi. Warga negara membutuhkan akses terhadap informasi yang memadai agar mampu membuat pilihan politik secara rasional. Demokrasi tanpa pengetahuan berisiko berubah menjadi sekadar kompetisi popularitas.

Masyarakat memang memiliki hak untuk memilih, tetapi pilihan politik yang berkualitas membutuhkan informasi yang dapat dipercaya. Karena itu, ilmu pengetahuan menjadi bagian penting dari kehidupan demokrasi.

Dalam masyarakat yang dipenuhi arus informasi cepat, propaganda, dan pertarungan narasi, ilmuwan berfungsi sebagai salah satu mekanisme koreksi. Ia membantu memisahkan antara klaim dan kenyataan, antara opini dan bukti.

Pada titik inilah fungsi kenegarawanan seorang ilmuwan terlihat. Kenegarawanan tidak selalu diwujudkan melalui keputusan politik. Seringkali ia hadir melalui usaha menjaga agar keputusan politik tetap memiliki hubungan dengan realitas masyarakat.

Jika politisi bekerja untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan, maka ilmuwan bekerja memastikan kekuasaan tersebut tidak kehilangan arah.

Saiful Mujani: Ilmuwan cum Negarawan

Perjalanan intelektual Saiful Mujani (pendiri jurnal internasional Studia Islamika dan Jurnal Ulumul Qur'an) tidak dapat hanya diukur dari jumlah survei yang dilakukan, lembaga yang didirikan, atau penghargaan yang diterima. Semua itu memang penting, tetapi yang lebih mendasar adalah perubahan cara pandang yang ia ikut bangun dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Sumbangan terbesar Saiful bukan sekadar memperkenalkan metode survei opini publik. Lebih dari itu, ia membantu menanamkan gagasan bahwa rakyat harus dipahami sebagai subjek politik.

Masyarakat bukan hanya angka dalam daftar pemilih. Mereka bukan hanya massa yang hadir ketika pemilu berlangsung. Mereka adalah warga negara yang memiliki pengalaman, penilaian, dan preferensi yang harus didengar oleh negara.

Melalui pendekatan politik berbasis perilaku, Saiful membantu memperluas cara bangsa ini memahami demokrasi. Politik tidak hanya berada di ruang parlemen, kantor pemerintahan, atau arena kampanye. Politik juga hadir dalam pikiran dan pengalaman masyarakat sehari-hari.

Di situlah letak nilai penting seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan memang tidak memiliki kewenangan seperti pejabat negara. Ia tidak memiliki instrumen pemaksaan dan tidak mengambil keputusan politik secara langsung. Namun ia memiliki sesuatu yang tidak kalah penting: kemampuan menghasilkan pengetahuan.

Survei memang dapat dipesan oleh semua kalangan. Tetapi data dan hasil survei tidak dapat dimanipulasi dengan sistematis agar sesuai ekspektasi pesanan. Jika hasil survei buruk bagi klien, pilihannya hanya ada dua: mau dipublikasikan atau tidak. Lembaga survei yang kredibel, tidak akan pernah (mau) mempublikasi hasil survei dengan hasil manipulatif. Ada harga integritas yang mahal, yang tidak mungkin dijual murah.

Selanjutnya dalam konteks dedikasi dan tanggung jawab moral (sense of responsibility) sebagai ilmuwan, Saiful kerap hadir dalam upaya mengoreksi jalannya pemerintahan. Sebagai pengamat politik juga, ia kerap menuangkan isi pikirannya dalam tulisan, jurnal, artikel, dan makalah. Atas dedikasinya itulah Saiful Mujani, pada 2025 lalu, masuk pada jajaran “top 2% Scientist Worldwide Single Year Stanford University & Elsevier 2025 (Indonesia).” Sungguh penghargaan yang sulit dicapai. Melansir situs Kemenag, di tahun yang sama, hanya terdapat 5 akademisi di bawah kemenag yang dianugerahi penghargaan itu.

Tidak hanya dalam tulisan, figur yang masih sering mengikuti pertandingan sepak bola ini, juga hadir pada ruang seperti seminar, podcast, dan panggung demonstrasi bersama mahasiswa dan publik. Kritikannya yang lugas dan tajam adalah tanda bahwa Saiful adalah pribadi yang independen, jujur dan memiliki integritas.

Dalam beberapa kasus misalnya, Saiful terkenal sebagai figur yang anti politik dinasti Ratu Atut di Banten. Bahkan ketika Ratu Atut ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi, Saiful dan rekan-rekan melakukan “syukuran” dengan mencukur habis rambut. Sebagai akademisi dan anak asli Banten, yang dilakukan Saiful jelas berani dan unik.

Sebagai intelektual, Saiful juga aktif melakukan penolakan terhadap agenda presiden tiga periode di penghujung 2022-2023. Dan kini dosen di FISIP UIN Syarif Hidayatullah itu, kerap memberikan analisis kritisnya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Peran ilmuwan seperti Saiful menjadi penting, karena ilmuwan di Indonesia, terbilang masih sedikit yang menjadi public intellectual. Akademisi atau ilmuwan di Indonesia, umumnya masih bergelut pada urusan administrasi kuliah dan kampus; beban gaji yang tidak seimbang dengan kewajiban; plus ditekan pada konteks politis; dan yang tidak kalah penting, energi yang telah habis untuk mengurusi itu semua.

Untuk ilmuwan yang terbilang tidak muda lagi, yang dilakukan Saiful tentu membutuhkan energi yang luar biasa. Idealisme dan tanggung jawab sebagai akademisi, pengamat politik dan intelektual tentu menjadi suri tauladan. Saiful tidak berdiri di menara gading.

Dalam konteks inilah Saiful Mujani menjalankan fungsi kenegarawanannya. Ia tidak menjadi negarawan karena menduduki jabatan politik, melainkan karena berkontribusi menjaga hubungan antara rakyat dan kekuasaan melalui ilmu pengetahuan.

Artinya Saiful menjadi figur yang memiliki kemampuan, moralitas, dan visi dalam mengelola negara (dalam artian luas) dan merawat demokrasi untuk kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.

Figur yang akrab dipanggil Kak Ipung ini menunjukkan bahwa ilmu tidak harus berhenti di ruang kelas atau jurnal akademik. Ilmu memiliki tanggung jawab sosial ketika mampu membantu masyarakat memahami dirinya sendiri.

Dari sini kita dapat melihat bahwa ilmu politik bukan hanya bertugas menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja. Ilmu politik juga memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan bahwa kekuasaan selalu memiliki sumber: rakyat.

Karena itu, menyebut Saiful Mujani sebagai ilmuwan cum negarawan bukanlah sekadar penghormatan simbolik. Istilah tersebut menggambarkan seseorang yang memilih jalan pengetahuan sebagai bentuk pengabdian kepada negara.

Politisi menghasilkan keputusan. Ilmuwan menghasilkan pemahaman. Negara membutuhkan keduanya. Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemimpin yang memperoleh mandat dari rakyat, tetapi juga membutuhkan ilmuwan yang membantu negara memahami rakyatnya.

Dan mungkin di situlah warisan terbesar Saiful Mujani: menjadikan suara rakyat tidak berhenti sebagai suara yang terdengar, tetapi menjadi pengetahuan yang dapat dibaca, diuji, dan dipertanggungjawabkan.