Gunung Bromo Terbakar 60 Hektare, DPR Desak Kemenhut Perkuat Pencegahan Karhutla

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan tersebut disampaikan menyusul kebakaran yang melanda kawasan konservasi Gunung Bromo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dengan luas area terdampak sekitar 60 hektare.

Hindun menilai pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan langkah pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi. Menurutnya, upaya pencegahan dan deteksi dini harus diperkuat untuk mencegah kebakaran meluas ke kawasan hutan lainnya.

"Kementerian Kehutanan harus bergerak cepat, bukan hanya fokus memadamkan api, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terjadi di daerah lain," ujar Hindun dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Hindun mengungkapkan, ancaman karhutla saat ini perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla Kemenhut, luas areal yang terbakar sepanjang Januari hingga Juni 2026 telah mencapai 107.465,47 hektare.

Angka tersebut, kata dia, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa kesiapsiagaan menghadapi karhutla harus diperkuat sejak dini.

Terlebih, ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang dapat memicu kekeringan ekstrem berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Karena itu, Hindun meminta pemerintah membangun sistem kesiapsiagaan nasional yang lebih proaktif dan tidak hanya bergerak setelah api meluas.

Menurutnya, pencegahan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam tata kelola kehutanan. Kemenhut dinilai perlu mengoptimalkan berbagai instrumen pencegahan, mulai dari memperkuat patroli terpadu, meningkatkan pemantauan titik panas atau hotspot, memastikan kesiapan peralatan pemadaman, hingga memperluas edukasi mitigasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.

"Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Pencegahan harus menjadi fokus utama. Kementerian Kehutanan harus memastikan patroli terpadu diperkuat, pemantauan titik panas dilakukan secara intensif, peralatan pemadaman disiagakan, serta edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan terus ditingkatkan," tegasnya.

Selain penguatan di tingkat pemerintah, Hindun juga mendorong koordinasi lintas sektor agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih cepat dan terpadu.

Koordinasi tersebut, menurutnya, perlu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, pengelola taman nasional, hingga kelompok relawan di daerah.

Kolaborasi antarpemangku kepentingan dinilai penting untuk memperkuat sistem deteksi dini sekaligus mempercepat respons apabila terjadi kebakaran.

"Kolaborasi ini penting guna melindungi keanekaragaman hayati, menekan emisi karbon, serta menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman bencana asap dan kekeringan," pungkas Legislator Dapil Jawa Tengah II tersebut.