Mengapa NU Butuh Kombinasi Kepemimpinan yang Berbeda di Muktamar ke-35

Oleh: Cendhy Vicky (Intelektual Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Alumni Fisip UIN Syarif Hidayatullah)

Opini - Jelang perhelatan akbar muktamar organisasi Islam terbesar dunia Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-30 Agustus 2026, konstelasi pemilihan semakin menarik dan sengit.

Ditengah kompeksitas permasalahan NU yang seabrek, baik yang bersifat administratif, ekonomi, politik hingga etik, kiranya tidak berlebihan jika penulis mengatakan saat ini adalah era “paling gelap” NU sepanjang sejarah. Pun banyak sekali nahdliyin dengan lintas latar belakang (baik aktivis, peneliti, akademisi, hingga kiai sepuh) mengatakan hal senada. Dan yang paling membuat miris adalah sengkarut masalah ini terjadi pada masa hari ulang tahun (harlah) NU persis satu abad. Astaghfirullah.

Bayangkan jika dahulu NU berperang melawan penjajah (Belanda dan Jepang). Berdebat sengit mengenai perumusan negara pada awal berdirinya republik. Berkelahi dengan rezim otoriter pada era Orba hingga reformasi. Mengkonsolidasikan demokrasi untuk umat dan publik. Kini NU secara struktural berkelahi dengan sesama nahdliyin yang notabenenya adalah saudara seiman. Sungguh patahan sejarah yang sangat bertolak belakang.

Sebagai nahdliyin yang lahir dan tumbuh dalam dialektika organisasi-organisasi dengan semangat ahlussunnah wal jama’ah (aswaja), tentu kita harus berkomitmen untuk menutup buku polemik ini dan bangkit pada era yang baru. Menyongsong abad ke-2 NU dengan penuh optimis dan khimad. Masa lalu kelam harus menjadi pukulan telak internal, agar situasi semacam ini tidak boleh terulang. Tentu saya kira semua orang memiliki perasaan dan pikiran yang sama.

Maka dari itu mendukung dan memilih secara personal adalah salah satu langkah kecil nan berarti untuk berharap pada yang terbaik. Jelas, karena pemilik suara ‘real’ nantinya pada gelanggang muktamar di Tambakberas adalah para cabang NU. Namun bukankah seribu langkah, selalu dimulai pada langkah pertama? Siapapun tentu bisa berharap dan berdoa yang terbaik.

Pada tingkat Syuriah, khususnya Rais Aam, tidak banyak nama yang telah muncul sejak awal hingga saat ini. Tetapi ada satu nama yang membuat penulis tidak perlu tidak ragu untuk yakin memilih figur yang tepat untuk posisi tersebut. Yakni Buya Kiai Said Aqil Siradj. Figur Kiai Said Aqil memiliki momentum yang pas dengan portofolio yang sangat matang dan segudang pengalaman. Sedangkan pada tingkat Tanfidziyah dari segudang figur yang telah muncul ke publik, terus terang penulis agak pesimis dengan figur dengan pangkat “gus”.

Dikarenakan setelah membandingan banyak figur calon, penulis tidak menemukan ide segar dan wacana yang sesuai dengan permasalahan santri, pendidikan, pesantren hingga masalah kontemporer yang berkaitan dengan isu sosial-politik lebih luas. Maka dari itu penulis menjatuhkan pilihan pada figur yang segar dan baru. Yakni Hery Haryanto Azumi. Anak kandung NU yang lahir dari proses bawah. Tanpa menerima “jalan tol” sosial untuk menghidupkan NU.

Tentu juga dengan alasan adab dan menghormati figur panutan jam’iyah, sepuh, dan guru bangsa lainnya, penulis tidak akan membahas atau lebih jauh mengkomparasi figur-figur terkait. Semoga pembaca dapat mengerti.

Segudang Keteladanan, Pengalaman dan Keilmuan Kiai Said Aqil Siroj

Sebagai figur dengan nama dan gelar langkap Prof. Dr. KH. (Buya). Said Aqil Siroj, MA, Kiai Said adalah figur dengan Kedalaman ilmu dan keluasan sikap yang mantap. Figur yang akrab disapa dengan Buya Said Aqil Siradj ini dikenal sebagai ulama yang memiliki basis keilmuan klasik (turats) yang sangat kuat sekaligus terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Pendidikan beliau di Pesantren Kempek, kemudian melanjutkan studi hingga doktoral di Universitas Umm al-Qura Makkah, membentuk karakter intelektual yang memadukan fikih, ushul fikih, kalam, tasawuf, filsafat Islam, dan sejarah peradaban Islam.

Dalam berbagai karya dan ceramahnya, Said Aqil menegaskan bahwa ahlussunnah wal jamaah bukan sekadar mazhab fikih, melainkan manhaj al-fikr (metodologi berpikir). Pandangan tersebut tampak jelas dalam bukunya Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah (1997), yang menjelaskan bahwa Aswaja merupakan metodologi berpikir yang moderat dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pemikiran ini juga menjadi fondasi gagasan Islam Nusantara yang menurut Said Aqil bukan agama baru, melainkan cara keberislaman yang mampu berdialog dengan budaya lokal tanpa mengubah akidah maupun syariat.

Bahkan yang menarik adalah dengan segala umpatan dan hinaan yang pernah menghujam Kiai yang berdomisili di Ciganjur ini, ia tidak ambil pusing dan repot ketika dituduh “syiah”. Dalam satu ceramah yang pernah penulis ikuti di Magelang, Buya Said Aqil merespon pertanyaan senada dengan jawaban ala Gus Dur, “gitu aja kok repot”.

Selain itu sebagai Ketua Umum PBNU (2010–2021), Said Aqil dikenal memiliki sikap yang sangat tegas dan berani terhadap isu-isu yang sempat membuat publik resah dan kehilangan keakraban publik. Yakni radikalisme, ekstremisme agama, terorisme, ideologi transnasional, dan politik identitas. Beliau berulang kali menyampaikan bahwa: “Islam bukan agama kekerasan.”

Dalam berbagai forum nasional maupun internasional, beliau menolak penggunaan agama sebagai alat politik yang memecah bangsa. Menurut Said Aqil, mempertahankan NKRI merupakan bagian dari implementasi maqashid syariah. Sikap tersebut tercermin dalam berbagai ceramah, wawancara, dan kajian mengenai moderasi beragama.

Salah satu ciri paling menonjol dari dakwah Buya Said Aqil adalah membangun keteduhan dan keharmonian. Beliau sering mengutip dan menguraikan dalam banyak kesempatan konsep: Pertama, rahmatan lil’alamin (rahmat bagi seluruh alam. Kedua, ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama umat Islam). Ketiga ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan). Keempat, ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia)

Dalam tradisi dakwah, Kiai Said Aqil lebih memilih pendekatan dengan gaya persuasif (kelembutan dan kesantunan), edukatif, dialogis dibandingkan pendekatan konfrontatif. Hal ini menjadi penting jika melihat konteks situasi beberapa tahun silam umat Islam Indonesia yang sangat “haus” dengan gaya beragama dan pengajian yang sarat dengan emosi, perasaan yang membara dan dakwah dengan suara yang melengking. Itulah yang membuat umat menjadi kurang rileks dalam beragama. Beragama saat itu, menjadi suatu sikap politis yang sangat kental.

Itulah yang membedakan dengan Kiai Said. Beliau sering menegaskan bahwa dakwah Rasulullah dibangun pada tiga unsur utama. Pertama hikmah (kebijaksanaan atau kearifan), mau'izhah hasanah (nasihat yang baik), mujadalah billati hiya ahsan (Artinya berdialog atau berdiskusi dengan cara yang paling baik).

Bagi pribadi yang cukup sering mengikuti pengajiannya di Ciganjur, penting untuk digaris bawahi adalah, bahkan ketika menyindir suatu figur atau person, atau situasi tertentu, yang dapat berkonotasi negatif ke pihak tertentu, Buya sering kali menggunakan kata atau kalimat kiasan. Supaya pada jamaah tidak langsung mengetahui siapa orang atau konteks yang ia maksud. Kisah ini kiranya dapat diverifikasi oleh nahdliyin yang belum pernah merasakan hikmah pengajian itu. Sungguh tinggkat keadabaan yang luar biasa.

Selain itu pendekatan tersebut tercermin dalam ceramah-ceramahnya yang lebih banyak menjelaskan argumentasi ilmiah daripada menyerang pihak lain secara personal. Tasawuf menurut Said Aqil menjadi basis pembentukan akhlak sosial dan toleransi. Gagasan ini tampak dalam tulisannya mengenai tasawuf sebagai fondasi tasamuh (toleransi).

Komunikasi dakwah yang Kiai Said Aqil bangun tentu dengan suasana penuh empati, penghargaan, dan penerimaan. Jika kita mendengar pengajian-pengajiannya. Maka kita sangat merasakan pengaruh pemikiran Gus Dur yang kental dalam landscape kemanusiaan, kebangsaan dan keagamaan Kiai Said Aqil. Dapat dikatakan bahwa Gus Dur dan Kiai Said adalah figur dua era dengan satu leksikon pengetahuan yang sama.

Selain itu Kiai Said Aqil adalah figur yang memandang bahwa ulama bukan hanya penjaga ilmu agama, tetapi juga penggerak organisasi, pemberdayaan masyarakat, dan penjaga keutuhan bangsa. Beliau juga menempatkan NU sebagai jam'iyah diniyyah ijtima'iyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) yang memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan sosial, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dalam perspektif Said Aqil, ulama harus hadir di tengah masyarakat sebagai pembimbing, pelayan umat, dan perekat bangsa. Pandangan ini konsisten dengan pemikirannya tentang pluralisme, Aswaja, dan Islam Nusantara.

Sebagai salah satu contoh nyatanya adalah, bahwa Kiai Said pernah membuat ucapan yang menohok, untuk mengajak rakyat menolak membayar pajak pada 2012. Hal ini dikarenakan banyak sekali kasus korupsi yang merajarela. Kurang lebih beliau mengatakan “jika uang pajak dikumpulkan hanya untuk dikorupsi, lebih baik rakyat tolak membayar pajak.”

Itulah yang dimaksud bahwa ulama untuk jam’iyah. Bukan sebaliknya.

Hery Haryanto Azumi: Anak Kandung NU yang Berdiri Tanpa Privillage

Gagasan dan visi yang ditawarkan sejak lama oleh Hery Haryanto Azumi juga bergerak dalam koridor yang sejalan dengan kebutuhan NU yang memasuki abad kedua ini. Ia menempatkan penguatan peran Nahdlatul Ulama dalam menghadapi perkembangan teknologi sebagai salah satu prioritas utama. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan bagi warga nahdliyin menjadi agenda penting yang terus ia dorong sebagai bagian dari penguatan kapasitas organisasi.

Di samping itu, figur yang akrab disapa Cak Hery (dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PB PMII 2005-2007) ini juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang lebih erat di antara badan-badan otonom NU, seperti PMII, GP Ansor, Fatayat NU, serta elemen-elemen lainnya. Menurutnya, potensi besar yang dimiliki organisasi akan lebih optimal apabila seluruh unsur tersebut berjalan dalam sinergi, bukan bergerak sendiri-sendiri di bawah kepentingan struktural yang bersifat jangka pendek.

Dengan pendekatan tersebut, NU diharapkan tidak hanya kuat sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga mampu menjadi kekuatan sosial yang adaptif menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas, tradisi, dan nilai-nilai yang menjadi fondasi perjuangannya sejak awal berdiri.

Martin van Bruinessen mengingatkan bahaya pragmatisme yang berpotensi mengikis kewibawaan moral organisasi. Sementara Greg Barton, melalui pembacaan atas pemikiran Gus Dur, menegaskan bahwa NU semestinya tetap diposisikan sebagai kekuatan moral, bukan sekadar instrumen politik yang transaksional.

Dalam konteks itu, Hery Haryanto Azumi (yang juga Ketua Ikatan Alumni [IKA] PMII 2025-2030) dinilai memenuhi sejumlah karakteristik yang selama ini dirindukan. Perjalanannya meniti jenjang kaderisasi, mulai dari tingkat cabang PMII hingga memimpin organisasi di tingkat nasional, menunjukkan bahwa kepemimpinannya dibangun melalui proses yang panjang, bukan hadir secara instan menjelang momentum politik organisasi.

Pada saat yang sama, rekam jejaknya memperlihatkan konsistensi dalam mengembangkan nilai-nilai keterbukaan, penguatan pendidikan, kaderisasi, serta pelayanan kepada warga nahdliyin. Seluruhnya menjadi bagian dari perjalanan panjang yang dapat ditelusuri jauh sebelum namanya masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU.

Kelayakan figur Hery Haryanto (yang juga Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana NU (ISNU) untuk dipertimbangkan juga tidak semata-mata bertumpu pada klaim pribadi ataupun dukungan politik. Rekam jejaknya yang memadukan pengalaman di dunia pesantren, akademik, gerakan mahasiswa, organisasi, hingga jejaring lintas komunitas menunjukkan adanya kesinambungan antara gagasan dan praktik.

Perpaduan tersebut dinilai selaras dengan karakter kepemimpinan yang selama ini banyak diharapkan para pengamat NU, yakni sosok yang mampu menjaga tradisi, terbuka terhadap perkembangan zaman, sekaligus memiliki keberanian mempertahankan independensi organisasi. Autentisitas inilah yang tampaknya semakin dicari oleh warga nahdliyin. Bukan sekadar figur yang tampil menjelang pemilihan dengan pencitraan sesaat, melainkan pemimpin yang konsistensi pengabdiannya telah teruji dalam rentang waktu yang panjang.

Tentu saja, tulisan ini merupakan salah satu perspektif dalam dinamika menuju Muktamar ke-35 NU. Namun apabila pertanyaan yang diajukan adalah siapa figur yang memiliki kedekatan paling kuat dengan karakter kepemimpinan autentik sebagaimana diidealkan oleh berbagai kajian yang objektif mengenai NU, maka Hery Haryanto Azumi (yang juga mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU 2015-2028 era kepemimpinan Kiai Said Aqil Siradj) layak ditempatkan sebagai salah satu nama yang berada di barisan terdepan dalam pertimbangan tersebut.

Itulah refleksi kritis dan objektif terhadap dua figur ideal yang akan menyongsong abad ke dua NU. Bukan pada pangkat dan jabatan. Tetapi pada keluasan ilmu, ketajaman berfikir, kelugasan ucapan, keberanian sikap, kerendahan hati, dan kedalaman adab. Kepantasan Kiai Said Aqil dan Hery Haryanto Azumi bukan karena sesuatu yang muncul dari luar. Tetapi dari pikiran dan hati. Itulah yang membuat mereka menjadi pantas dalam memimpin NU. Teladan bagi umat dalam beragama dan berbangsa.

Wassalam.