25.000 Mahasiswa Turun Tangan, Jabar Bidik Pengurangan Sampah Bandung Raya 20 Persen

BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyiapkan langkah besar untuk mengatasi persoalan sampah di kawasan Bandung Raya dengan melibatkan 25.000 mahasiswa dalam program edukasi dan pendampingan masyarakat selama tiga bulan, mulai Oktober 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan program tersebut difokuskan pada pengurangan sampah dari sumbernya melalui edukasi, pemilahan, dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.

Program ini merupakan hasil konsolidasi Pemprov Jabar bersama perguruan tinggi untuk memperkuat penanganan sampah dari hulu. Mahasiswa yang terlibat akan mendapatkan konversi kegiatan setara 10 satuan kredit semester (SKS), serta dibekali modul dan perangkat digital sebagai panduan pelaksanaan di lapangan.

Herman menjelaskan, program berskala besar tersebut dikembangkan dari uji coba di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, yang melibatkan sekitar 500 mahasiswa selama tiga bulan.

Berdasarkan hasil evaluasi, pendampingan mahasiswa dalam program percontohan itu mampu menurunkan timbulan sampah sekitar 20 persen sekaligus meningkatkan pemilahan sampah hingga dua kali lipat.

Keberhasilan tersebut akan direplikasi ke sekitar 52 kecamatan di kawasan Bandung Raya. Pemprov Jabar juga telah melakukan konsolidasi dengan para camat dan perguruan tinggi untuk mempersiapkan pelaksanaannya.

“Targetnya adalah mengurangi sampah dari sumbernya hingga 20 persen. Jika target tersebut tercapai, dari sekitar 5.000 ton sampah yang dihasilkan Bandung Raya setiap hari, sekitar 1.000 ton dapat ditekan sebelum mencapai TPA Sarimukti,” tutur Herman di Gedung DPRD Jabar, Selasa (6/10/2026).

Selain mengoptimalkan peran masyarakat, Pemprov Jabar mendorong pemanfaatan fasilitas pengolahan sampah yang telah tersedia di kabupaten dan kota di Bandung Raya. Fasilitas tersebut meliputi tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R), pemilahan sampah, refuse-derived fuel (RDF), pengomposan, budidaya maggot, hingga teknologi pengolahan lainnya.

Menurut Herman, fasilitas pengolahan sampah sebenarnya sudah tersedia di sejumlah wilayah. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena sampah yang masuk masih bercampur dan belum melalui proses pemilahan.

Ia mencontohkan budidaya maggot yang membutuhkan sampah organik terpilah. Jika sampah organik masih bercampur dengan plastik dan material lainnya, proses pengolahan tidak dapat berjalan maksimal.

“Sehebat apa pun teknologinya, kuncinya tetap human capital, sumber daya manusia. Urusan perilaku tidak seperti membalikkan telapak tangan, tetapi harus dilakukan,” katanya.

Karena itu, Pemprov Jabar menerapkan dua pendekatan secara bersamaan, yakni technology engineering melalui pengembangan teknologi pengolahan sampah dan social engineering melalui edukasi serta pendampingan langsung kepada masyarakat.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperpanjang masa operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti hingga Desember 2029. Sementara itu, pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka diharapkan beroperasi penuh pada 2030 sebagai solusi jangka panjang.

“Harapan Pak Gubernur, Sarimukti bisa operasional sampai Desember 2029. Kami sedang upayakan hulu, tengah dan hilir,” ujar Herman.

Ia menegaskan, persoalan sampah Bandung Raya tidak dapat lagi hanya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting karena penanganan harus dimulai dari sumber sampah, bukan sekadar mengangkut dan memindahkannya ke tempat pembuangan akhir.

Herman mengungkapkan, masih ditemukan timbulan sampah di sejumlah titik yang sekilas terlihat bersih, tetapi ternyata menyimpan tumpukan sampah tersembunyi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan sampah membutuhkan pendekatan menyeluruh dan perubahan kebiasaan masyarakat.

“Tidak bisa kita main angkut-angkut terus tanpa penanganan komprehensif. Saatnya ada peran serta masyarakat dan semua komponen,” tegasnya.

Ia pun mengajak warga Bandung Raya untuk mulai mengurangi produksi sampah, memilah sampah sejak dari rumah, serta memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna.

“Pemda sudah bergerak, perguruan tinggi bergerak, Pramuka bergerak. Ayo masyarakat juga bergerak,” katanya.

Herman menilai, pengurangan sampah sebesar 20 persen saja akan memberikan dampak signifikan terhadap sistem pengelolaan sampah di Bandung Raya. Dengan partisipasi masyarakat yang semakin kuat, capaian tersebut diharapkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

“Ini bukan lagi sekadar tugas dan fungsi. Ini sudah soal harga diri kita,” ujar Herman.

Melalui penanganan dari hulu, tengah, hingga hilir secara bersamaan, Pemprov Jabar berharap ancaman krisis sampah Bandung Raya dapat diantisipasi. Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci agar persoalan sampah tidak semakin membebani lingkungan dan tempat pembuangan akhir.