Kemenag Dorong Masjid Jadi Pusat Ekonomi Umat, Bukan Sekadar Tempat Ibadah

PUTRAJAYA, MALAYSIA – Kementerian Agama (Kemenag) RI mendorong transformasi masjid menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan usaha mikro, optimalisasi dana sosial keagamaan, hingga penerapan tata kelola ramah lingkungan.

Strategi tersebut dipaparkan Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Kerja Sama Luar Negeri, Bunyamin M. Yapid, dalam Konvensyen Masjid MABIMS yang berlangsung di Perbadanan Putrajaya, Malaysia, Kamis (15/10/2026).

Dalam forum tingkat regional tersebut, Bunyamin menyampaikan materi bertajuk Transformasi Pengurusan Masjid. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan masjid di Indonesia terus diarahkan agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat peradaban, pelayanan sosial, dan penggerak ekonomi masyarakat.

Menurutnya, transformasi tersebut sejalan dengan kebijakan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mendorong pengembalian fungsi masjid sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, yakni sebagai pusat aktivitas umat dalam berbagai bidang kehidupan.

“Di Indonesia, kami terus mengembangkan paradigma baru pengelolaan masjid. Sesuai arah kebijakan Menteri Agama, masjid harus dikembalikan pada fungsi historisnya seperti zaman Rasulullah SAW—menjadi pusat peradaban, pelayanan sosial, dan penggerak ekonomi umat,” ungkap Bunyamin di hadapan para delegasi MABIMS.

Dalam sesi berbagi praktik baik, Bunyamin memaparkan tiga pilar utama strategi Kemenag untuk mengoptimalkan potensi ekonomi masjid.

Pertama, inkubasi ekonomi UMKM jamaah. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan aset dan fasilitas masjid sebagai ruang usaha produktif. Bentuknya antara lain penyelenggaraan bazar UMKM, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, serta kemitraan usaha mikro berbasis syariah.

Melalui pendekatan tersebut, masjid diharapkan dapat menjadi ruang tumbuh bagi usaha jamaah sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat di sekitarnya.

Kedua, optimalisasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf) produktif. Kemenag mendorong pengelolaan dana sosial keagamaan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dana tersebut dapat diarahkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pemberian beasiswa, hingga penyediaan modal usaha bagi warga yang membutuhkan.

Ketiga, penguatan inklusivitas dan kebijakan Green Mosque. Pilar ini menekankan pentingnya menghadirkan masjid yang ramah bagi anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Selain itu, pengelolaan masjid juga didorong lebih memperhatikan aspek lingkungan, seperti efisiensi penggunaan air wudu dan pemanfaatan energi terbarukan.

Bunyamin menegaskan, keberhasilan pengelolaan masjid semestinya tidak hanya dilihat dari kemegahan bangunan, tetapi juga dari manfaat nyata yang diberikan kepada jamaah.

“Keberhasilan pengurusan masjid tidak lagi diukur dari kemegahan fisiknya, melainkan dari seberapa besar kontribusi nyata masjid dalam meningkatkan derajat kesejahteraan dan kualitas hidup jamaahnya,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kemenag juga mengutus Direktur Penerangan Agama Islam yang merangkap Pelaksana Tugas Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Muhlis M. Hanafi, serta Kepala Subdirektorat Kemasjidan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nurul Badruttamam Makky.

Paparan tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antarnegara anggota MABIMS, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dalam mengembangkan tata kelola masjid yang modern, inklusif, serta mampu mendorong kemandirian ekonomi umat.

Melalui transformasi ini, masjid diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan spiritual, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.