CIBINONG – Bupati Bogor, Rudy Susmanto bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Sebaguna 1 Setda, Selasa (7/4/2026). Forum ini menjadi langkah strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bogor untuk tahun anggaran 2027.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy Susmanto menegaskan komitmen Pemkab Bogor untuk terus memperkuat sinergi lintas perangkat daerah guna menghasilkan perencanaan pembangunan yang terarah dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Musrenbang RKPD ini merupakan lanjutan dari proses perencanaan di tingkat desa dan kecamatan. Seluruh usulan yang telah dihimpun kemudian dirumuskan menjadi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 serta rencana kerja perangkat daerah.

“Bersama seluruh jajaran Pemkab Bogor, kami memastikan setiap tahapan perencanaan berjalan optimal. Seluruh usulan dari desa dan kecamatan kami integrasikan agar menjadi kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Rudy.

Tak hanya itu, aspirasi masyarakat juga diserap melalui anggota DPRD Kabupaten Bogor yang telah melaksanakan reses di masing-masing daerah pemilihan. Dengan mekanisme ini, program pembangunan yang dirancang dipastikan melalui proses yang matang, terstruktur, dan berjenjang.

Dalam menetapkan prioritas pembangunan tahun 2027, Pemkab Bogor menitikberatkan pada pemenuhan hak dasar masyarakat. Fokus tersebut meliputi percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kegiatan keagamaan.

Pemkab Bogor juga memastikan keberlanjutan program bantuan keuangan infrastruktur desa sebagai upaya pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa.

Lebih lanjut, Rudy menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pemuda, hingga peran media dalam menyampaikan informasi pembangunan secara luas.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat serta berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis dalam pembentukan kebijakan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RKPD menjadi tahapan krusial dalam memastikan arah pembangunan berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

“RKPD Tahun 2027 harus mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, pemerataan wilayah, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan,” tegas Sastra.