
Keterangan Gambar : Dok/Bogorkab.go.id
CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat kolaborasi dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) untuk menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sinergi tersebut dinilai penting mengingat luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang mencapai sekitar 6 juta jiwa.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, saat membuka Rapat Kerja DPW BMPS Provinsi Jawa Barat di Yayasan Al-Madinah, Cibinong, Sabtu (24/10/2026).
Mewakili Bupati Bogor, Ajat menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menangani seluruh persoalan pendidikan secara mandiri. Keterlibatan lembaga pendidikan swasta menjadi salah satu kunci untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat.
Menurutnya, Kabupaten Bogor memiliki tantangan pembangunan yang cukup besar dengan cakupan wilayah 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pendidikan swasta yang tergabung dalam BMPS.
“Artinya, pemerintah daerah tidak bisa sendirian. Peran serta lembaga pendidikan swasta di bawah naungan BMPS sangat krusial dalam membantu peningkatan kualitas SDM, termasuk dalam penanganan angka putus sekolah,” ujar Ajat.
Ia menjelaskan, angka putus sekolah di Kabupaten Bogor mulai menunjukkan tren penurunan. Untuk menjaga tren tersebut, Pemkab Bogor bersama para pemangku kepentingan terus memperkuat langkah penanganan melalui optimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Selain itu, pemerintah daerah mendorong penyelarasan data antara sebaran sekolah swasta dan wilayah yang menjadi kantong anak putus sekolah. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan intervensi yang lebih tepat sasaran.
“Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan intervensi serta memastikan program penanganan berjalan lebih tepat sasaran sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh akses pendidikan,” jelasnya.
Ajat berharap, melalui rapat kerja tersebut, program-program yang dirancang BMPS dapat selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Dengan demikian, berbagai persoalan pendidikan di tengah masyarakat dapat ditangani secara kolaboratif, praktis, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua BMPS Provinsi Jawa Barat, H. R. Agus Sriyanta, menegaskan bahwa lembaga pendidikan swasta memiliki kontribusi besar dalam mendukung pembangunan SDM dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menurutnya, kontribusi tersebut perlu diimbangi dengan perhatian serta dukungan pemerintah kepada para penyelenggara pendidikan swasta agar mereka dapat terus memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
“Perhatian dan dukungan pemerintah tentu sangat penting bagi penyelenggara pendidikan swasta atas kontribusi nyata mereka dalam mendukung pembangunan pendidikan,” tandas Agus.
Ia juga mengajak seluruh keluarga besar BMPS untuk memperkuat sinergi, menjaga komitmen, serta aktif menyampaikan gagasan demi kemajuan pendidikan. Kolaborasi antara pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta diharapkan mampu memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.
Ketua BMPS Kabupaten Bogor, Usep Nukliri, turut menegaskan pentingnya peran sekolah swasta dalam menopang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bogor. Keberadaan sekolah swasta dinilai menjadi bagian penting dalam memperluas layanan pendidikan dan mendukung peningkatan kualitas SDM.
Usep mengapresiasi dukungan Pemkab Bogor, termasuk melalui anggaran dan hibah program yang diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan. Dukungan tersebut, antara lain, diwujudkan melalui peningkatan kapasitas ribuan guru honorer serta bantuan pendidikan untuk meringankan beban masyarakat.
“Kami mengapresiasi dukungan anggaran serta hibah program yang diberikan pemerintah daerah. Sinergi ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas ribuan guru honorer dan bantuan pendidikan guna meringankan beban masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, BMPS Kabupaten Bogor berkomitmen melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan dukungan yang berkelanjutan, layanan pendidikan swasta diharapkan semakin berkualitas dan merata, sekaligus membantu menekan angka putus sekolah di Kabupaten Bogor.
.png)






LEAVE A REPLY