TANGERANG — Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, memaparkan fokus kerja tahun pertama kepemimpinannya dalam Podcast Relasi di B Universe PIK, Tangerang, Jumat (13/2/2026). Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari sinkronisasi program pusat dan daerah, pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, hingga reformasi birokrasi dan penataan transportasi perkotaan.

Dalam perbincangan tersebut, Dedie Rachim mengungkapkan bahwa sejak awal dilantik, waktu yang dimilikinya cukup terbatas karena harus mengikuti sejumlah agenda, termasuk retreat kepala daerah di Magelang. Di tengah padatnya kegiatan, ia juga langsung mengimplementasikan Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran dan program.

“Dari situ kami perlu menyelaraskan antara visi dan misi dengan RPJPD dan RPJMD Kota Bogor serta RPJMN, di mana Presiden telah mencanangkan melalui Asta Cita beberapa program yang perlu diakselerasi dan sudah kami implementasikan di Kota Bogor,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan awal kepemimpinannya adalah memastikan seluruh rangkaian proses Asta Cita dapat terintegrasi dan diimplementasikan secara konkret di Kota Bogor.

“Selain itu, kami juga memiliki prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur. Yang paling utama adalah bagaimana menyelaraskan kepentingan pusat dan daerah,” kata Dedie.

Menjelang satu tahun masa kepemimpinan, Dedie Rachim bersama Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, melakukan perombakan terhadap 245 pejabat, termasuk pelantikan guru dan kepala sekolah.

Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi yang lumrah dalam pemerintahan.

“Terutama bagi mereka yang sudah lama berada di posisi jabatan tertentu. Tour of duty berupa promosi dan rotasi adalah hal yang lumrah di setiap organisasi, apalagi di pemerintahan daerah. Kami melakukan ini berdasarkan kompetensi dan kapabilitas, serta mempertimbangkan integritas dan kemampuan mereka untuk membantu kepala daerah mewujudkan visi dan misi,” tuturnya.

Ke depan, sejumlah target pembangunan juga tengah dikejar. Salah satunya penyelesaian akses jalur Bogor Selatan yang menghubungkan empat kelurahan terdampak longsor. Saat ini, solusi dilakukan melalui pembebasan lahan dan pembangunan trase baru.

Di sektor transportasi, Pemerintah Kota Bogor mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang pembatasan usia teknis angkutan kota maksimal 20 tahun. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menyeimbangkan rasio jumlah dan sebaran angkutan kota.

“Ini merupakan upaya untuk mengurangi potensi kemacetan yang selama ini diakibatkan oleh kelebihan jumlah angkot. Selama ini suplai dan demand tidak seimbang, sehingga diperlukan langkah-langkah teknis,” ujarnya.

Selain isu lokal, Dedie juga menyoroti persoalan nasional yang berdampak ke daerah, salah satunya terkait BPJS PBI. Ia menekankan pentingnya validasi data agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

“Kami ingin BPJS PBI atau program bantuan sosial benar-benar sesuai dengan profil data yang akurat. Penerima harus tepat sasaran, tidak boleh yang mampu menerima dan yang tidak mampu justru tidak menerima. Kami terus melakukan kroscek di lapangan untuk memastikan data valid dan dapat diimplementasikan dengan baik,” katanya.