Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan melalui strategi pembangunan infrastruktur yang terarah, disiplin fiskal, serta pelibatan aktif sektor swasta.

Hal tersebut disampaikan dalam Simposium Tahunan PT Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (22/04).

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 7–8 persen secara konsisten dalam jangka panjang. Untuk mencapai target tersebut, sinergi antara kebijakan fiskal yang disiplin dan kontribusi sektor swasta dinilai menjadi faktor kunci.

Menurut Menkeu, sektor swasta yang menyumbang sekitar 90 persen aktivitas ekonomi nasional akan terus diperkuat melalui kebijakan yang mendorong investasi dan ekspansi usaha. “Kebijakan pemerintah akan kita arahkan untuk menghidupkan sektor swasta agar mampu memberi kontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Di tengah ketidakpastian global yang dipicu konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, serta tingginya suku bunga internasional, ekonomi Indonesia dinilai tetap tangguh. Pertumbuhan ekonomi masih stabil di kisaran 5 persen dengan inflasi yang terkendali.

Selain itu, pengelolaan fiskal dinilai tetap kredibel dengan defisit APBN yang terjaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta rasio utang sekitar 40 persen. Penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak dan bea cukai, juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 30 persen pada dua bulan pertama 2026.

Pemerintah juga memiliki ruang fiskal yang memadai berkat dukungan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sehingga mampu meredam dampak gejolak harga energi global. “Kondisi kita aman. Defisit terkendali. Buffer cukup. Dalam ekonomi modern, kredibilitas adalah segalanya,” tegasnya.

Dalam sektor infrastruktur, pemerintah menekankan pentingnya selektivitas proyek. Hanya proyek dengan dampak ekonomi tinggi dan efek berganda besar yang akan diprioritaskan.

APBN akan difungsikan sebagai katalisator untuk menarik investasi swasta melalui skema pembiayaan campuran (blended finance) serta kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Peran lembaga pembiayaan pembangunan seperti PT SMI juga akan terus diperkuat.

“APBN tidak cukup untuk membiayai seluruh pembangunan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta menjadi keharusan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional,” pungkas Menkeu.