Jakarta — Pemerintah menyiapkan pengamanan digital nasional untuk memastikan arus mudik Ramadan dan Idulfitri 2026 berjalan aman, lancar, dan terkoneksi tanpa hambatan. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, sebanyak 386 posko digital disiagakan di seluruh Indonesia lengkap dengan sistem monitoring terpadu berbasis dashboard real time.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa jaringan telekomunikasi menjadi tulang punggung mobilitas publik selama arus mudik. Kesiapan infrastruktur digital, menurutnya, harus terintegrasi dengan kesiapan transportasi dan keselamatan publik secara keseluruhan.

“Setiap Ramadan dan Idul Fitri, trafik telekomunikasi meningkat signifikan, terutama di jalur mudik, pusat transportasi, kawasan wisata, tempat ibadah, dan area residensial. Karena itu kesiapan infrastruktur digital harus terintegrasi,” ujar Meutya dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/02/2026).

386 Posko dan Monitoring Real Time

Untuk periode siaga 15–29 Maret 2026, Kemkomdigi mengoperasikan 386 posko yang terdiri dari lima posko utama, dukungan operator seluler dan gerai layanan, serta 35 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 35 provinsi. Seluruhnya bersiaga 24 jam untuk memantau kualitas layanan dan potensi gangguan jaringan.

Dashboard monitoring terpadu juga diaktifkan untuk memantau kepadatan arus dan kualitas sinyal seluler secara langsung. Data tersebut akan dikoordinasikan lintas kementerian dan lembaga guna mendeteksi potensi bottleneck, baik di jalur transportasi maupun pada trafik komunikasi digital.

Berkaca pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026, pemerintah berhasil menjaga kecepatan internet rata-rata di angka 80 Mbps untuk unduh dan 35–36 Mbps untuk unggah. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan libur Lebaran 2025 yang tercatat 44,75 Mbps (unduh) dan 24,43 Mbps (unggah).

“Target kami, masyarakat tetap bisa berkomunikasi dengan lancar, melakukan video call, mengakses peta digital, hingga transaksi daring tanpa hambatan berarti,” jelasnya.

Pengawasan Spektrum dan Antisipasi Fake BTS

Selain menjaga kualitas layanan, Kemkomdigi memperkuat pengawasan spektrum frekuensi demi menjamin keselamatan transportasi udara dan perkeretaapian, termasuk operasional kereta cepat Whoosh.

Pada libur Nataru lalu, sempat terjadi interferensi frekuensi yang berpotensi mengganggu operasional, namun berhasil ditangani dalam hitungan menit melalui koordinasi cepat di lapangan.

Dalam aspek perlindungan publik, patroli siber dan spektrum juga ditingkatkan untuk mengantisipasi maraknya penipuan melalui fake BTS. Modus ini menggunakan perangkat pemancar ilegal yang menyamar sebagai sinyal resmi dan biasanya beroperasi secara mobile menggunakan kendaraan box dengan perangkat pemancar serta baterai besar.

“Fake BTS biasanya menyasar wilayah padat seperti titik kemacetan. Masyarakat perlu waspada terhadap pesan mencurigakan yang mengatasnamakan lembaga resmi,” tegas Meutya.

Kemkomdigi memastikan layanan darurat 112 tetap aktif sebagai akses cepat masyarakat mendapatkan bantuan. Sementara itu, mitigasi risiko kemacetan jaringan dilakukan melalui optimalisasi kapasitas dan rekayasa trafik di wilayah dengan potensi lonjakan penggunaan data tertinggi.

Dengan pengamanan digital nasional ini, pemerintah berharap arus mudik 2026 tak hanya aman secara fisik, tetapi juga terlindungi secara digital.